Bahaya dari Mengkloning IMEI di Indonesia

0
72
Bahaya dari Mengkloning IMEI di Indonesia
Bahaya dari Mengkloning IMEI di Indonesia

Indolah.com, Jakarta – Mengkloning atau menggandakan nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) dinilai memicu sejumlah risiko, termasuk masalah hukum.

Praktik kloning IMEI ini biasanya dilakukan agar perangkat seluler seperti Hp yang dibeli via jalur ilegal atau black market (BM) tetap bisa tersambung ke sinyal seluler. Penyedia jasanya mudah didapat di beberapa marketplace maupun toko luring.

“Itu tindakan ilegal,” kata Ketua Bidang IoT, AI, dan Big Data Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) Teguh Prasetya di Jakarta, Selasa (29/11) dikutip dari Antara.

Berdasarkan aturan registrasi IMEI, ponsel dengan nomor IMEI yang tidak resmi untuk dipasarkan di Indonesia tidak bisa tersambung ke sinyal seluler alias terblokir.

Kloning nomor IMEI pun jadi solusi ilegal selama dua tahun terakhir pemberlakuan aturan itu supaya ponsel yang masuk ke Indonesia melalui jalur tidak resmi bisa tersambung ke sinyal seluler.

Baca Juga: Cara Melacak Hp yang Hilang dengan IMEI

Apa saja risikonya?

Bakal terblokir

Ponsel Black Market Bikin Negara Rugi Rp 3 Triliun - Bisnis Tempo.co

Koordinator Fungsi Untuk Industri TIK dan Alat Profesional Perkantoran Kementerian Perindustrian Slamet Riyanto mengatakan nomor IMEI hasil kloning tidak bisa masuk ke sistem Centralized Equipment Identity Register (CEIR).

Sistem CEIR berisi gabungan nomor IMEI yang terdaftar di Indonesia dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan operator seluler.

Bisa atau tidaknya sebuah ponsel terhubung ke sinyal seluler berdasarkan aturan registrasi IMEI berhubungan erat apakah nomor IMEI ponsel sudah terdaftar pada sistem CEIR.

Sistem pada operator seluler akan mengecek apakah nomor IMEI perangkat yang tersambung dengan kartu SIM sudah terdaftar di CEIR, jika ya, maka operator menyambungkan ponsel ke sinyal seluler. Sebaliknya, jika tidak, maka ponsel tidak bisa tersambung ke sinyal seluler.

Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Standarisasi PPI Kemenkominfo Nur Akbar Said mengatakan IMEI ilegal ini cuma berlaku beberapa bulan. Setelah itu, Hp kembali terblokir.

“Modusnya operandinya lewat aplikasi khusus registrasi turis, karena mereka hanya dapet jatah 3 bulan sampai 6 bulan saja,” kata dia, di Jakarta, Rabu (23/11).

Nur mengungkapkan salah satu modus jasa ini adalah dengan memakai aplikasi turis di marketplace. Padahal, katanya, fitur registasi turis hanya bersifat sementara. Data IMEI ponsel yang didaftarakan ke pemerintah akan dihapus dalam dalam kurun maksimal enam bulan.

Baca juga: Cara Mengatasi Baterai Hp yang Tidak Terisi Penuh

Risiko hukum

Menurut Teguh, pelaku unlock IMEI seharusnya bisa ditindak secara hukum.

“Kalau pelaku unlock IMEI, sudah melakukan tindakan melawan hukum. Harus ada penegakan hukumnya untuk menjadi contoh,” kata dia, dikutip dari detikcom.

Registrasi IMEI sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity.

Selain itu, UU Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan mengatur larangan impor barang yang tak sesuai aturan kepabeanan. Sanksinya maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Teguh juga menilai penegakan hukum regulasi IMEI bisa mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), meski kedua aturan itu tidak secara spesifik menyebutkan tentang IMEI.

“Perlu tindakan yang tegas. Dalam berbagai hal, penegakan hukum adalah penting,” lanjutnya.

Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) sebelumnya mengatakan aturan pendaftaran IMEI efektif untuk mengatasi peredaran ponsel ilegal hingga nyaris 100 persen. Sebelum registrasi IMEI, asosiasi mendapati sekitar 600 ribu unit ponsel ilegal masuk ke Indonesia setiap bulan.

Data dari Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan menunjukkan ada 962 penindakan untuk kasus penyelundupan ponsel pada 2018-2019, saat belum ada registrasi IMEI.

Pada 2020-2022, yang masih berjalan, penindakan penyelundupan ponsel menurun ke angka 361.

Baca Juga: Cara Mengatasi Laptop Lemot Tanpa Instal Ulang

(Visited 19 times, 1 visits today)