Eks Presiden Komisaris Lippo Group Dituntut 5 Tahun Penjara

0
175
Eks Presiden Komisaris Lippo Group Dituntut 5 Tahun Penjara
Eks Presiden Komisaris Lippo Group Dituntut 5 Tahun Penjara

Indolah.com – Eks Presiden Komisaris Lippo Group Dituntut 5 Tahun Penjara, Mantan Presiden Komisaris Lippo Grup, Eddy Sindoro dituntut 5 tahun penjara serta denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Eddy Sindoro diyakini jaksa bersalah menyogok Edy Nasution sebagai panitera pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sebesar Rp 150 juta serta USD 50 ribu.

“Menuntut agar majelis hakim yang mengadili serta mengecek masalah ini, mengatakan terdakwa Eddy Sindoro dapat dibuktikan bersalah lakukan tindak pidana korupsi dengan bersama,” kata jaksa KPK Abdul Basir waktu surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Eddy Sindoro dipercaya bersalah melanggar Masalah 5 ayat 1 huruf a atau Masalah 13 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 seperti dirubah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Masalah 65 ayat 1 juncto Masalah 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca Juga : Eks Pengacara Donald Trump Akui Bungkam Selingkuhan Dengan Uang

Jaksa menyakini uang itu dikasihkan supaya Edy Nasution terkait dengan proses masalah di PN Jakarta Pusat. Uang itu disebut Edy Nasution tunda proses penerapan aanmaning pada PT Metropolitan Tirta Perdana atau PT MTP serta terima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited atau PT AAL walau sudah melalui batas waktu yang dipastikan undang-undang.

Dalam arti hukum, aanmaning adalah peringatan berbentuk pemanggilan kepada pihak tereksekusi untuk melakukan masalah persidangan dan hasil ketetapannya dengan suka-rela.

Untuk pengurusan mengajukan peninjauan kembali yang telah kedaluwarsa itu Edy Nasution minta Rp 500 juta. Keinginan Edy Nasution di setujui Eddy Sindoro.

“Keinginan itu dilaporkan terdakwa serta di setujui,” kata jaksa.

Jaksa menyakini Eddy Sindoro memerintah anak buahnya Wresti Kristian Hesti Susetyowati mengusahakan mengajukan peninjauan kembali itu di terima Edy Nasution, walau juga waktu pendaftarannya telah melalui. Wresti juga menjumpai Edy Nasution di PN Jakarta Pusat.

PT AAL lalu menunjuk pengacara pada Law Firm Cakra & Co yakni Emi Rosminingsih, Sulvana, Agustriady, serta Dian Anugerah Abunaim. Kantor pengacara itu menukar Law Firm Marx & Co yang awal mulanya mengatasi masalah itu.

Dian serta Agustriady menjumpai Edy Nasution dengan tujuan minta salinan asli putusan MA yang mengatakan PT AAL pailit. Mereka mengakui menjadi pengacara baru PT AAL hingga belumlah terima salinan putusan itu.

“Salinan putusan itu dikasihkan ke Agustriady dengan memberi USD 50 ribu ke Edy Nasution,” kata jaksa KPK.

Waktu AAL ajukan peninjauan kembali yang lalu diteruskan PN Jakarta Pusat dengan mengirimkannya ke MA. Sesudahnya, Wresti mempersiapkan Rp 50 juta untuk dikasihkan Edy Nasution lewat Doddy Aryanto Supeno.

Serangkaian tindakan itu terbongkar dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjaring Edy Nasution serta Doddy. Waktu itu Doddy baru memberi Rp 50 juta kepada Edy Nasution.

(Visited 22 times, 1 visits today)