Penuh Interupsi, APBD Jakarta 2018 Rp77 Triliun Akhirnya Disahkan

0
540
Penuh Interupsi, APBD Jakarta 2018 Rp77 Triliun Akhirnya Disahkan
Penuh Interupsi, APBD Jakarta 2018 Rp77 Triliun Akhirnya Disahkan

Indolah.com – Penuh Interupsi, APBD Jakarta 2018 Rp77 Triliun Akhirnya Disahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2018 sebesar Rp77.110.885.760.609 yang sebelumnya penuh interupsi dari sejumlah anggota dewan akhirnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

“Apakah Raperda APBD DKI disetujui?” ujar Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, pada Paripurna di Gedung DPRD DKI, Kamis (30/11/2017).

“Setuju,” jawab para anggota Dewan.

Prasetio lantas mengetuk palu sebagai tanda disahkannya Perda APBD DKI 2018.

“Dengan telah disetujuinya Raperda menjadi peraturan daerah, maka Perda akan diserahkan kepada Gubernur DKI untuk ditindaklanjuti,” kata dia.

Penuh Interupsi, APBD Jakarta 2018 Rp77 Triliun Akhirnya Disahkan

Sebelum disahkan menjadi peraturan daerah, sejumlah anggota dewan telah menyampaikan interupsi. Pertama disampaikan Ketua Fraksi Demokrat-PAN Taufiqurahman.

Taufiqurah mengatakan, fraksinya belum dapat menyetujui RAPBD Jakarta 2018 dan meminta peninjauan kembali. Khususnya terkait penambahan belanja daerah yang berasal dari optimalisasi pajak daerah.

Baca Juga : Eks Pendemo Anti Ahok Reuni, Kapolri: Pasti Larinya ke Politik 2019

Kemudian Anggota DPRD Jakarta dari fraksi PDIP William Yani menginterupsi soal 73 Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan. Ia mempermasalahkan gaji sekitar Rp24 juta untuk satu anggota TGUPP setiap bulannya.

Tim yang akan membantu Gubernur Anies Baswedan dan wakil Sandiaga Uno itu akan memakan dana APBD 2018 sebesar Rp28 miliar.

Selanjutnya, anggota DPRD Jakarta dari fraksi PKB Abdul Aziz meminta pemerintah DKI mengevaluasi pemberian dana hibah ke sejumlah lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

Dana hibah HIMPAUDI juga disorot William yang dirasa cukup mengganjal. “Kami mohon setelah rapat paripurna ini dijelaskan tugas HIMPAUDI itu apa sih? Apa saja yang sudah dilakukan?” tanyanya.

Hingga rapat paripurna diselenggarkan, William mengaku hanya 50 persen program dalam APBD yang bisa dipahami pihaknya. Salah satu program yang tak dimengerti ialah OK Trip dan rumah DP nol persen.

“Sampai saat ini saya tidak tahu tentang OK Trip bagaimana pelaksanaannya,” ujarnya. Ia juga mempertanyakan sistem penggunaan OKE Trip tersebut.

“Untuk OK OCE itu katanya bekerja sama dengan Bank DKI untuk permodalan. Bagaimana teknisnya masyarakat meminjam dana yang bisa didapatkan di Bank DKI?” cecarnya.

Ia juga meminta penjelasan soal rumah DP nol persen. “DP nol persen itu untuk rumah tapak, rumah susun, atau rumah lapis atau rumah berderet? Apa perbedaan rumah lapis dengan rumah berderet? Saya mohon penjelasannya,” ujarnya.

Program rumah DP nol baru hanya akan dibangun di kawasan Pondok Kelapa untuk 700 penduduk. “Selebihnya di mana akan dibangun? Itu pertanyaan masih mengganjal,” kata William.

APBD DKI Jakarta 2018 ditetapkan sebesar Rp 77.117.365.231.898 dengan rincian pendapatan daerah sebesar Rp 66 triliun lebih, belanja daerah sebesar Rp 71 triliun lebih, surplus Rp 5,1 triliun, dan pembiayaan daerah sebesar Rp 5,1 triliun lebih.

(Visited 53 times, 1 visits today)