Prabowo Sebut Gaji Rendah Picu Korupsi, Ini Data Gaji Pejabat Korup

0
251
Prabowo Sebut Gaji Rendah Picu Korupsi, Ini Data Gaji Pejabat Korup
Prabowo Sebut Gaji Rendah Picu Korupsi, Ini Data Gaji Pejabat Korup

Indolah.com – Prabowo Sebut Gaji Rendah Picu Korupsi, Ini Data Gaji Pejabat Korup, Calon presiden 02 Prabowo menyebutkan gaji rendah menyebabkan korupsi. Calon presiden 01 Joko Widodo memandang sebaliknya yaitu penghasilan polisi, jaksa serta hakim telah lebih dari cukup. Bagaimana datanya?

“Bila ingin dilihat dengan jernih, jadi tunjangan kinerja aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa serta kepolisian sampai kini telah sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi korupsi yang masih dilakukan oleh oknum penegak hukum lebih pada motif keserakahan,” kata pakar hukum Bayu Dwi Anggono, Jumat (18/1/2019).

Apakah benar gaji kecil menyebabkan korupsi? Yuk lihat data pejabat korup berikut ini:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar

Sekarang ini, Ketua MK memperoleh gaji Rp 121 juta. Diluar itu, pun memperoleh fasilitas protokoler, dari rumah dinas, ajudan sampai fasilitas kendaraan premium.

Walau gaji berlipat ganda, Akil masih korup serta pada akhirnya diberi hukuman penjara seumur hidup. Sekarang Akil meringkuk di LP Sukamiskin.

2. Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Sekarang ini, hakim konstitusi mendapatkan gaji bulanan Rp 78 juta-an. Diluar itu pun memperoleh fasilitas protokoler.

Akan tetapi faktanya, dengan gaji besar, Patrialis masih korup serta diberi hukuman 8 tahun penjara. Baik Patrialis serta Akil sama-sama menempati LP Sukamiskin.

3. Ketua DPR Setya Novanto

Gaji Ketua DPR sekarang ini per bulan sekitar Rp 60 juta-an. Diluar itu, Ketua DPR pun mendapatkan fasilitas protokoler, ajudan, rumah dinas di kawasan elite Widya Chandra, sampai mobil dengan pengawalan menempel.

Lantas bagaimana kenyatannya? Ketua DPR Setya Novanto masih korup proyek e-KTP. Dia sekarang bergabung dengan Akil serta Patrialis untuk menjalani waktu hukuman 15 tahun penjara.

4. Ketua DPD Irman Gusman

Sama juga dengan Ketua DPR, Ketua DPD pun memperoleh gaji lebih dari Rp 50 juta-an/bulan. Belum juga fasilitas protokoler, ajudan, mobil elegan sampai rumah dinas.

Faktanya? Ketua DPD Irman Gusman masih korup serta sekarang menempati penjara di LP Sukamiskin untuk menjalani hukuman 4,5 tahun penjara.

5. Menteri

Menteri adalah jabatan menggiurkan dengan kewenangan lumayan besar. Mereka per bulan memperoleh gaji menteri rata-rata besarannya Rp 18.648.000. Mereka dapat juga fasilitas rumah, mobil, ajudan sampai protokoler.

Akan tetapi apa faktanya? Walau gaji besar, banyak menteri yang korup. Seperti Andi Mallarangeng (divonis 4 tahun penjara) serta Suryadharma Ali (6 tahun penjara).

Baca Juga : PM Inggris Gagal Digulingkan Lewat Mosi Tidak Percaya

6. Ketua Pengadilan Tinggi

Ketua pengadilan tinggi pun memperoleh gaji lumayan besar yakni Rp 50 juta-an. Berdasar pada PP No 94/2012, Ketua Pengadilan Tinggi memperoleh tunjangan Rp 40,2 juta per bulan. Gaji itu ditambah gaji inti sebesar Rp 6 juta-an. Diluar itu, Ketua Pengadilan Tinggi pun memperoleh tunjangan mobil dinas, rumah dinas, serta honor lainnya berkaitan pekerjaannya.

Apakah faktanya? Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono, tertangkap KPK tengah menerim suap. Atas tindakannya, Sudiwardono diberi hukuman 8 tahun penjara.

7. PNS Ditjen Pajak

Berdasar pada PP Nomer 30 Tahun 2015, pegawai Ditjen Pajak memperoleh upah sesuai dengan kelompok PNS. Jadi upah inti yang didapatkan terendah Rp 2.456.700 per bulan dengan waktu kerja 0 tahun. Sedang yang tertinggi sebesar Rp 4.034.800 dengan waktu kerja 32 tahun.

Upah menjadi PNS di Kementerian Keuangan juga tidak hanya cuma upah inti, tetapi ada tunjangan kapasitas yang didapatnya.

Spesial untuk tunjangan kapasitas ditata dalam Perpres 37 Tahun 2015 mengenai Tunjangan Kapasitas Pegawai di Lingkungan Ditjen Pajak. Dalam beleid ini ada lima tingkatan tunjangan kapasitas.

Terendah ialah tingkat V sebesar Rp 12.316.500, lantas tingkat IV sebesar Rp 12.686.250, lantas tingkat III sebesar Rp 13.320.562, lantas tingkat II sebesar Rp 13.986.750, serta tertinggi tingkat I sebesar Rp 14.684.812.

Dengan begitu, pegawai pajak dengan jabatan penghasilan terendah sebesar Rp 14.773.200 per bulan, serta yang tertinggi sebesar Rp 18.719.612 per bulan.

Akan tetapi bagaimana faktanya? Sering didapati PNS Pajak yang diamankan serta banyak yang sudah diberi hukuman.

8. Gubernur

Gubernur memperoleh upah Rp 5,8 juta plus tunjangan berlipat-lipat. Akhirnya, dapat memperoleh beberapa puluh juta rupiah dalam satu bulan. Ditambah sarana dinas sampai mobil elegan.

Apakah faktanya? Gubernur Zumi Zola diberi hukuman 6 tahun penjara serta Gubernur Nur Alam diberi hukuman 12 tahun penjara.

Apakah kata Bayu masalah perbincangan rumor korupsi Debat Calon presiden?

“Ketidakfokusan pada tema debat kesempatan ini yaitu dengan terdapatnya program sapu jagat yang dikatakan berkali-kali yakni apa pun permasalahan berkaitan hukum serta korupsi jadi penyelesainnya ialah melipatgandalan upah aparat penegak hukum serta beberapa petinggi,” kata Bayu yang pengajar Kampus Jember itu.

(Visited 29 times, 1 visits today)