Soal Spanduk Larangan Angkutan Online, Ini Kata Anggota DPRD Medan

0
472
Soal Spanduk Larangan Angkutan Online, Ini Kata Anggota DPRD Medan
Soal Spanduk Larangan Angkutan Online, Ini Kata Anggota DPRD Medan

Indolah.com – Soal Spanduk Larangan Angkutan Online, Ini Kata Anggota DPRD Medan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menyanyangkan langkah Dinas Perhubungan ( Dishub) Kota Medan yang membuat imbauan larangan beroperasinya armada online di Medan.

Hal ini disampaikan, Paul Mei Anton Simanjuntak, anggota Komisi D DPRD Kota Medan, Minggu (23/7).

Soal Spanduk Larangan Angkutan Online, Ini Kata Anggota DPRD Medan

Apa yang dilakukan Dishub Kota Medan dengan menebar spanduk larangan beroperasinya armada online, harusnya tidak perlu dilakukan. Karena bagaimana pun, ini akan menimbulkan kompleksnya persoalan. Jika dilakukan penghentian operasi, secara tidak langsung telah memutus rantai ekonomi pendapatan seseorang yang selama ini telah memiliki penghasilan. Artinya di sini, Dishub menciptakan pengangguran baru. Jadi kita minta saudara Kadishub Kota Medan, Renward jangan lebay,” ucapnya.

Baca Juga : 

Sambung Paul, beroperasinya armada onlie saat ini, umumnya dilakukan kalangan mahasiswa serta pekerja yang mencari tambahan. “Kehadiran armada online ini bagaimana pun sudah memudahkan masyarakat di dalam setiap aktvitasnya, termasuk menciptakan peluang kerja yang baru. Karena hampir sebagian para pekerjanya, jika kita cek adalah mahasiswa yang mencari uang tambahan dan para pekerja juga. Dan jika bicara dari sisi lainnya, orangtua pun sudah terbantu juga. Apalagi yang berasal dari luar kota,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, jika ingin melarang, seharusnya sejak awal.

Pemerintah saja tidak ada melarang bahkan mempersilakan industri kreatif maju bila mengaju kepada aturan Menteri Perhubungan (Menhub) No.26. Harusnya sejak awal dilakukan pembinaan, bukan membiarkan setelah marak baru bicara aturan. Inikan sebuah hal yang rancu. Dan Dishub Kota Medan jangan mencari-cari alasan dengan mengatakan aturan harus ada izin dan lainnya, sementara persoalan masih kerap timbul di pihak Dishub. Baik persoalan ujian berkala atau KIR yang hingga kini tak pernah tuntas. Jadi kita minta Dishub Medan jangan lakukan larangan biarkan armada onlien ini beroperasi,” imbaunya.

Sementara itu, Kadishub Medan, Renward Parapat yang dihubungi mengatakan, sampai sekarang belum ada keputusan final atas beroperasi armada online di Kota Medan.

Persoalan armada ornline ini berada di Dishub Provinsi, tapi kita masih terus melakukan rapat. Artinya, belum ada final hingga kini dan kita lakukan sosialisasi spanduk itu agar seluruh manajemen armada online itu mematuhi aturan yang telah diberlakukan. Dalam hal ini, Keputusan Menteri Perhubungan No.26. Jika ini sudah dipatuhi, barulah bisa beroperasi,” ucapnya.

(Visited 112 times, 1 visits today)