Unjuk Rasa di Hong Kong Diwarnai Aksi Kekerasan

0
47
Unjuk Rasa di Hong Kong Diwarnai Aksi Kekerasan
Unjuk Rasa di Hong Kong Diwarnai Aksi Kekerasan

Indolah.com, Hong Kong – Unjuk Rasa di Hong Kong Diwarnai Aksi Kekerasan, Hari kedua unjuk rasa yang diwarnai aksi kekerasan antara kepolisian dan demonstran pro-demokrasi berlangsung di Hong Kong.
Polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah para demonstran yang berupaya mencapai kantor pemerintah China.

Adapun puluhan ribu demonstran telah menduduki jalan-jalan dekat Sai Wan dan Causeway Bay. Dengan memakai helm dan kaca mata pelindung, mereka memasang barikade di beberapa lokasi dan meneriakkan “Bebaskan Hong Hong Kong”.

Unjuk rasa awalnya berlangsung damai dan mendapat izin keramaian dari polisi di sebuah taman di distrik pusat.

Alih-alih mematuhi aturan pemusatan massa, para demonstran kemudian bergerak ke arah barat menuju kantor perwakilan pemerintah China di Sai Wan dan menuju timur menuju kawasan perbelanjaan Causeway Bay.

Baca Juga: 8 Orang Tewas dan Puluhan Orang Lainnya Luka-luka Akibat Gempa di Filipina

Unjuk Rasa di Hong Kong Diwarnai Aksi Kekerasan

Ratusan polisi lantas dikerahkan guna menghadang para pengunjuk rasa sehingga mereka tidak bisa mencapai kantor perwakilan pemerintah China.

Sekeliling gedung telah dibentengi dengan barikade plastik dan lambang pemerintah China di atas pintu depan telah ditutup dengan tameng plastik, sebagaimana dilaporkan kantor berita Reuters.

Minggu (28/07) lalu, kantor tersebut disasar oleh sejumlah demonstran yang mencorat-coret dan melemparkan cat ke tembok gedung. Para pejabat China mengatakan aksi itu adalah penentangan terhadap kewenangan Beijing dan tidak akan ditoleransi.

Bagaimana bisa jadi begini?
Rangkaian demonstrasi dimulai ketika pemerintah Hong Kong mencuatkan rancangan undang-undang yang memungkinkan seorang tersangka di Hong kong, Taiwan, dan Makau diekstradisi ke China daratan.

Langkah ini memicu demonstrasi besar-besaran dari berbagai kalangan yang risau bahwa RUU itu akan mengikis kebebasan Hong Kong dan bisa digunakan untuk menyasar pegiat politik.

Unjuk rasa berkembang menjadi pertikaian setelah polisi dituduh melakukan aksi represif terhadap para demonstran penentang RUU Ekstradisi.

Ketegangan meningkat tatkala sejumlah orang yang diduga anggota triad menyerbu stasiun kereta Yuen Long dan memukuli demonstran, pejalan kaki, dan wartawan.

Para demonstran menuduh polisi berkolusi dengan triad, klaim yang dibantah mentah-mentah oleh polisi.

Aparat mengatakan telah menangkap 12 orang terkait serangan, termasuk sembilan pria yang diduga punya kaitan dengan triad.

Unjuk rasa menentang RUU Ekstradisi seiring waktu berubah menjadi gerakan yang meluas.

Para demonstran tak hanya menginginkan RUU Ekstradisi dicabut, tapi juga penyelidikan independen terhadap dugaan kekerasan polisi serta reformasi demokratis.

Mereka menghendaki pula pemimpin Hong Kong yang tidak dipilih secara demokratis, Carrie Lam, mengundurkan diri.

Sejumlah demonstran juga mengungkapkan kemarahan mereka terhadap pemerintah China daratan, yang dituduh mengikis kebebasan di Hong Kong.

Pekan lalu, para demonstran menyerbu kantor pemerintah China dan mencoreng lambang negara.

Aparat kini memasang tameng untuk melindungi lambang tersebut.

Secara keseluruhan, rangkaian demonstrasi ini telah berlangsung selama delapan pekan.

Apakah militer China bisa turun tangan?
Sebagai mantan koloni Inggris, Hong Kong punya sistem hukum dan peradilan sendiri. Oleh pemerintah China, kawasan itu juga dijanjikan “otonomi luas”, kecuali di bidang kebijakan luar negeri dan pertahanan.

Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), sebutan bagi militer China, punya sejumlah serdadu yang ditempatkan di Hong Kong, tapi mereka tidak dilibatkan dalam masalah lokal.

Akan tetapi, aturan hukum mengizinkan pemerintah Hong Kong meminta bantuan dari PLA guna menegakkan ketertiban umum atau bantuan dalam bencana.

Pekan lalu, juru bicara Kementerian Pertahanan China mengecam para demonstran yang merusak kantor-kantor pemerintah.

Dia menyebut ada “aturan jelas” yang membolehkan pemimpin Hong Kong meminta bantuan tentara.

Pemerintah dan kepolisian Hong Kong menyatakan beberapa pekan lalu mereka tidak ada rencana melibatkan tentara.

Beberapa pengamat menilai melibatkan tentara China dalam urusan Hong Kong sangat berisiko secara politik.

 

(Visited 9 times, 1 visits today)