UU Bangsamoro Resmi Disahkan Setelah Referendum Filipina

0
143
UU Bangsamoro Resmi Disahkan Setelah Referendum Filipina
UU Bangsamoro Resmi Disahkan Setelah Referendum Filipina

Indolah.com – UU Bangsamoro Resmi Disahkan Setelah Referendum Filipina, Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) Filipina, yang bersejarah, dengan resmi disahkan pada Jumat (25/1), sesudah referendum memberikan otonomi menyeluruh buat Muslim Moro, demikian laporan media setempat.

Harian daring SunStar, yang bermarkas di Manila, mengutip Komisi Pemilihan Umum (Comelec), yang berperan menjadi Dewan Canvasser Plebisit Nasional (NPBOC) serta menjelaskan suara “Ya” sudah menang.

Lebih dari 1,54 juta orang memberikan suara “Ya” untuk menyepakati BOL, sementara sekitar 190 ribu suara menampik undang-undang itu, kata laporan itu.

Pengumuman itu dikeluarkan sesudah pengambilan suara sah dituntaskan pada Jumat malam, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu.

Pengesahan BOL bermakna Lokasi Otonomi di Mindanao Muslim (ARMM) di Filipina Selatan akan ditukar dengan Lokasi Otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim (BARMM).

Pengambilan suara diawali pada Senin (21/1) di Propinsi Maguindanao, Lanao Del Sur, serta Propinsi Pulau Basilan, Tawi-tawi serta Sulu dan Kota Besar Cotabato serta Isabela.

Step ke-2 BOL akan diadakan pada 6 Februari. Enam kota kecil di Lanao del Norte serta 39 desa di enam kabupaten Propinsi Cotabato serta daerah sekelilingnya akan memberikan nada dalam keikutsertaan mereka di lokasi otonomi.

Baca Juga : Ahok Ternyata Lebih Tua dari Ayahanda Puput Nastiti Devi

Undang-Undang itu, yang di tandatangani oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte tahun kemarin, didesain untuk memberikan otonomi menyeluruh buat orang Muslim, tidak hanya perkembangan kehakiman serta ekonomi.

Berdasar pada undang-undang itu, pengadilan Hukum Islam akan dibuka di lokasi itu, serta Pemerintah Pusat Filipina akan menyerahkan kuasa administrasinya di Mindanao kepada Pemerintah Bangsamoro.

Perairan di Lokasi Bangsamoro akan dengan bersama dengan diurus oleh Pemerintah Nasional serta Pemerintah Bangsamoro.

Pemerintah Otonomi akan bertanggung-jawab dalam pengendalian sumber daya daya.

Diluar itu, sisa petempur Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) serta Front Pembebasan Islam Moro (MILF) akan dapat masuk dengan pasukan resmi.

(Visited 27 times, 1 visits today)